KPK Geledah Ruang Kerja Bupati dan Sekda PPU
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang Kerja Bupati dan Sekertaris Daerah Penajam Paser Utara (PPU) di Kilometer 9 Kelurahan Nipah-nipah, Senin 17 Januari 2022. Ruangan ini telah disegel pada Rabu, 12 Januari 2022 lalu terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Abdul gafur Masud bersama beberapa ASN dan pihak swasta.
Menurut Asisten II Setkab PPU Ahmad Usman, sebelum melakukan pemeriksaan di ruang yang tersegel, KPK sudah memberikan surat pemberitahuan. Diketahui, sejumlah orang berseragam KPK datang ke Kantor Bupati PPU sekitar Pukul 10.00 WITA. Mereka memeriksa ruang kerja Bupati, Sekda dan Kepala Dinas PUPR.
“Iya, benar ada penggeledahan oleh pihak KPK. Ruang bupati, ruang sekda dan ruang Kadis PU,” terang Usman, Senin 17 Januari 2022.
Sesuai arahan, lanjut Usman, pihak Pemkab PPU mendampingi penggeledahan. Selain itu, Penyidik KPK juga meminta beberapa berkas salinan. “Yang mendampingi, ada Kabag Hukum, Kasatpol PP dan saya,” ungkapnya.
Sebagai bentuk sikap kooperatif dari pemerintah setempat, Ahmad Usman mengatakan siap memberikan berkas-berkas yang diminta oleh penyidik KPK.
“Kalau ada yang minta data-data yang diperlukan, kami siapkan. Dan sudah ada beberapa yang diminta. Ini sedang disiapkan. Sedang kita cari-cari berkasnya,” pungkasnya.
Sumber HDTV.CO.ID
Kapolres Mediasi Polemik Warna Jembatan Kukar
Meskipun proyek pengecatan warna merah Jembatan Kutai Kartanegara hampir rampung oleh pihak ketiga, organisasi Remaong Kutai Berjaya (RKB) tetap menolak perubahan warna. Mereka berencana mengecat kembali jembatan itu dengan warna kuning.
“Tuntutan kami masih sama, menolak perubahan warna jembatan dari kuning ke merah. Warna kuning merupakan warna istiadat Kutai, ” tegas Ketua RKB, Herby Arafat, Kamis 13 Januari 2022, saat mediasi antara RKB bersama Bupati, Kapolres, Dandim dan Ketua DPRD Kukar di ruang Tri Brata Mapolres Kukar.
Soal pengecatan warna merah jembatan hampir 100 persen dikerjakan oleh kontraktor, dia tak ambil pusing. “Nanti akan kami cat kuning kembali, ” pintanya.
Bupati Kukar Edi Damansyah yang mendengar langsung tuntutan RKB mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran itu. “Kami akan lakukan rapat internal lagi lingkup Pemkab Kukar, ” ucap Edi.
Sementara, Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama menyarankan kepada RKB untuk mematuhi Prokes pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tidak lagi mengerahkan massa.
“Tugas kami juga menjaga kondusifitas wilayah agar tidak terjadi gesekan-gesekan sosial di masyarakat. Kami tidak ingin ada kepentingan oknum tertentu untuk memperkeruh suasana polemik warna jembatan,” jelas Arwin.
Arwin yang mengundang Forkopimda dan RKB berharap setelah mediasi hari ini tidak ada lagi polemik lanjutan.
“Kita sama-sama sedang konsentrasi, bagaimana virus Corona (varian) Omicron tidak melebar ke Kukar, karena secara Nasional kasusnya mulai meningkat, ” katanya.
Dewan Majelis Tata Nilai Adat Kutai Ing Martadipura, yang mewakili Sultan Kukar Aji Muhammad Arifin, Aji Pangeran Hario Adiningrat menegaskan sikap netral. Sultan tidak pada kepentingan Pemkab Kukar dan RKB.
Kesultanan menilai, jembatan Kukar bukan aset milik kerajaan yang disakralkan. Jembatan dibangun oleh Pemkab Kukar.
“Aset sakral di Kerajaan Kukar Ing Martadipura meliputi Keraton Kesultanan serta Museum Mulawarman, ” sebutnya.
Dia memastikan, apa yang dilakukan Pemkab Kukar terkait pemeliharaan jembatan Kukar termasuk pengecatan, tidak melanggar tata nilai adat Kesultanan Kukar Ing Martadipura.
Sumber HDTV
Sekdaprov dan Asisten Administrasi Umum Terima Penghargaan PNS Berprestasi
Sebanyak 40 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltim menerima penghargaan sebagai PNS Berprestasi dari Gubernur Kaltim. Acara digelar di Ruang Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu 12 Januari 2022.
Acara penyerahan penghargaan PNS Berprestasi tersebut juga digabungkan pada acara penyerahan Sertifikasi Kelulusan Tingkat I dan Tingkat II di Kaltim.
Istimewanya, dua pejabat yakni Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani dan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Fathul Halim turut menerima penghargaan PNS Berprestasi di pengujung masa jabatannya yang akan berakhir sebulan ke depan.
Penghargaan tersebut menjadi kado spesial bagi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Fathul Halim karena penghargaan yang diterima bertepatan dengan hari ulang tahunnya.
“Pada hari ini secara khusus kita memberikan ucapan selamat hari ulang tahun ke Bapak Fathul Halim. Umurnya masih muda, kira-kira begitu. Sama seperti saya, masih muda. Mudah-mudahan beliau sehat, juga Pak Sa’bani sebagai Sekretaris Daerah,” ucap Gubernur Kaltim Isran Noor.
“Tidak lama lagi dua orang pejabat penting di daerah ini akan meninggalkan kita semua sebagai keluarga besar di Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya kantor Gubernur. Bulan depan mulai Purna Tugas sebagai ASN di lingkup Pemprov Kaltim,” sambungnya.
Mantan Bupati Kutim ini mengatakan, Pemprov Kaltim terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas ASN. Salah satunya, memberikan penghargaan kepada PNS yang dinilai berkinerja baik dan memiliki prestasi.
“Pemprov terus memiliki komitmen dan terus memperjuangkan bagaimana peningkatan dan kapasitas daripada ASN kita. Termasuk memberikan penghargaan bagi mereka yang memiliki prestasi dan kapasitas dalam melakukan kegiatan sebagai ASN di lingkup Pemprov Kaltim,” ujarnya.
Dikatakan Isran Noor, pihaknya terus memperhatikan dan peduli terhadap kemajuan Kaltim. Untuk itu, sudah banyak prestasi yang diraih Pemprov Kaltim selama 65 tahun tugasnya.
“65 tahun sudah banyak yang dicapai, kemajuannya luar biasa. Hanya kita bisa merasa bangga dan puas. Kalau kemajuan itu kita renungkan, lalu kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada sesama, maka kita tahu bahwa sesungguhnya kita banyak mendapat anugerah,” katanya.
Dia mengharapkan penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi tersebut agar dapat disyukuri.
“Kalau ada yang dapat 55 gram, 70 gram emas itu sebenarnya tidak senilai dari karya bakti saudara yang sudah diberikan. Jauh lebih besar nilai karya bakti dibandingkan penghargaan yang diberikan Pemprov,” kata Gubernur Isran Noor.
Fathul Halim mengucapkan terimakasihnya kepada Pemprov Kaltim yang telah memberikan penghargaan terbaik kepadanya.
“Saya berterimakasih kepada Pak Gubernur atas penghargaan ini, tentu menjadi motivasi. Terutama memotivasi yang masih aktif bekerja, itu yang penting. Yang jelas, penghargaan ini luar biasa dan berarti bagi yang masuk Purnatugas,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim Diddy Rusdiansyah Anan menyebut, sepanjang tahun 2021, sebanyak 181 PNS di lingkup Pemprov Kaltim menerima penghargaan PNS Berprestasi. Sedangkan hingga periode Purnatugas pada bulan Februari 2022 mendatang, penghargaan PNS Berprestasi diberikan kepada 31 PNS.
“Tahun depan diperkirakan 172 PNS (penerima penghargaan PNS Berprestasi, red). Ini kita percepat prosesnya karena mengejar target April 2022 ini mereka naik pangkat. Semoga bisa naik pangkat,” ujarnya.
Terkait dengan perbedaan jumlah dan berat emas yang diberikan, menurut Diddy, hal itu disesuaikan dengan masa kerja dan kepangkatan PNS masing-masing. “Penghargaan emas itu tergantung masa kerja. Pak Sekda terima 75 gram, karena great kepangkatan dan kita perhitungkan masa kerja juga,” tutupnya.
Sumber HDTV
Bawa Map Putih, Gubernur Kaltim Serahkan Sendiri Nama Calon Sekdaprov ke Mendagri
Membawa map putih yang berisi surat usulan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Gubernur Kaltim menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantornya, Jalan Merdeka Utara No 7, Jakarta, Senin 17 Januari 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Isran Noor menyerahkan map putih tersebut kepada Mendagri serta membahas mengenai kelanjutan proses rekomendasi penetapan Sekdaprov Kaltim untuk menggantikan HM Sa’bani yang akan memasuki masa purna tugas pada 1 Februari 2022 mendatang.
“Surat usulan Sekda ini saya serahkan sendiri, langsung ke Pak Mendagri,” ujar Gubernur Isran Noor usai bertemu Mendagri.
Dikatakannya, setelah surat diterima Mendagri, usulan Gubernur tersebut akan diproses oleh Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum diajukan kepada Presiden.
Dirinya meyakini pilihan Presiden yang akan diamanahi sebagai Sekdaprov Kaltim adalah orang terbaik dan pantas duduk sebagai Sekdaprov Kaltim.
“Tentu Presiden akan memilih siapa yang terbaik dari yang terbaik,” katanya.
Surat Gubernur tentang usulan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekdaprov Kaltim bernomor 821.2/2/III.3-0096/TUUA/BKD/2021 tersebut diketik oleh Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani dan ditandatangani oleh Gubernur Isran Noor.
Sekedar informasi, Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Sekdaprov Kaltim telah mengumumkan 3 nama peserta seleksi terbaik melalui surat Nomor 012/JPTM/1/2022 tertanggal 10 Januari 2022.
3 peserta tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Dinas BKD Kaltim Diddy Rusdiansyah Anan Dani dan Kepala Dispenda Kaltim Ismiati.
Sumber IKNTimes.com
Purnatugas, Sekprov Kaltim Pamit ke Pegawai Saat Apel Pagi
Memasuki masa purnatugas, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani pamit kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Walaupun masih ada dua Senin mendatang, siapa tahu saya tidak sempat hadir. Pada kesempatan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sesuatu baik aktivitas, tindakan, perkataan maupun perbuatan selama kita bersama-sama,” ucapnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin 17 Januari 2022.
Dikatakannya, selama melaksanakan tugas, tidak semua membuat orang senang. Tentu ada juga sikap atau perbuatan yang tidak membuat nyaman.
“Siapapun pengganti saja nanti, saya berharap bisa memberikan kinerja lebih baik dan lebih bagus dari saya dan tentu memotivasi pegawai,” ujarnya.
Kata dia, kunci keberhasilan sebuah pemerintahan ada di tangan semua bagian yang saling berkoordinasi.
“Sinergitas yang telah terjalin ini tentu dapat terus dilanjutkan. Saling berkoordinasi, terus tingkatkan kinerja dan prestasi,” katanya.
Kepada seluruh pegawai Pemprov Kaltim, HM Sa’bani berpesan untuk tetap mendukung siapapun penggantinya.
“Tetap jaga integritas dan tertib administrasi, jangan sampai ada kekeliruan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan sehingga Kaltim tetap mempertahankan posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutupnya.
Sumber IKNTimes.com
Diduga Epilepsinya Kambuh, Pria Ini Jatuh ke Sungai Mahakam
Seorang pria bernama Poniran (39) warga Ulaq Nanga RT 15, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara dilaporkan jatuh dan tenggelam di Sungai Mahakam, sekitar wilayah Loa Janan Ulu, Kukar pada Senin 17 Januari 2022.
Informasi yang dihimpun media ini dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, kronologis kejadian, sekira pukul 09.00 Wita, Poniran terlihat sedang mandi di atas sebuah kapal yang ada di sekitar lokasi kejadian. Tiba-tiba tubuh pria tersebut kejang-kejang. Diduga, penyakit epilepsi Poniran kambuh.
Kejadian itu sempat terlihat oleh seorang rekannya yang bernama Ali, warga Gunung Habang, Kukar. Sempat berupaya melakukan pertolongan, namun tubuh Poniran sudah tercebur ke sungai. Ali panik dan berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar.
“Saat ini tim kami telah berada di lokasi kejadian, untuk bersama-sama unsur gabungan SAR melakukan pencarian,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan Melkianus Kotta, Senin 17 Januari 2022 siang.
Dalam operasi pencarian tersebut, unsur SAR gabungan yang dilibatkan berasal dari Unit Siaga SAR Samarinda, Polsek Loa Janan, Relawan, warga dan kerabat korban.
Sumber IKNTimes.com
Hasil Seleksi JPT Madya Sekdaprov Kaltim Sudah Diserahkan ke Gubernur
Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Bima Harya Wibisana melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim.
Kegiatan dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Jalan M Yamin, SAMARINDA pada Rabu 5 Januari 2022.
Dikatakannya, tahapan seleksi masuk pada wawancara 6 peserta yang dinyatakan lulus pada tahapan seleksi sebelumnya, yakni tahap seleksi administrasi berkas dan assessment.
Panitia Seleksi (Pansel) JPT Madya Sekdaprov Kaltim telah mengeluarkan hasil seleksi yang selanjutnya telah dikirimkan kepada Gubernur Kaltim.
“Semua lengkap anggota Pansel untuk seleksi wawancara Sekda Kaltim. Saya juga berkoordinasi dari wawancara itu. Jadi hasilnya sudah ada, dari seleksi administrasi, assessment, makalah dan wawancara juga sudah disatukan hasilnya. Itu sudah kami sampaikan kepada Pak Gubernur melalui surat,” ujarnya saat ditemui di kantor BKD Kaltim.
Teknis selanjutnya, dikatakan Bima Harya, Gubernur Kaltim akan menindaklanjuti surat tersebut dan mengirimkan ke Kemendagri. Tetapi untuk pengangkatan tetap kewenangan Presiden.
“Terserah Pak Gubernur yang akan menindaklanjuti itu dengan mengirimkan ke Kemendagri untuk diajukan ke sidang Tim Penilai Akhir (TPA) Eselon I karena itu menjadi kewenangan presiden,” katanya.
Dia menyebut TPA sendiri berisikan 7 orang.”TPA itu ada 7, yaitu Presiden, Wakil Presiden dan anggotanya, yaitu Mensesneg, Menpan RB dan Kepala BKN,” pungkasnya.
Sumber HDTV
HUT Kota Samarinda ke-354, Pemkot Gelar Festival di GOR Segiri untuk Pelaku Ekonomi Kreatif
Memperingati HUT Kota SAMARINDA ke 354 dan Hari Jadi Pemkot SAMARINDA ke 64, Pemkot akan menggelar SAMARINDA Festival yang akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 4 hingga 6 Maret 2022 di halaman GOR Segiri.
Festival digelar untuk memberikan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM dalam mempromosikan produknya.
“Tujuannya untuk memberikan wadah pelaku ekonomi kreatif, UMKM meningkatkan karyanya. Harapannya, ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahun,” kata Wali Kota SAMARINDA Andi Harun saat peluncuran logo HUT Kota SAMARINDA ke 354.
Andi Harun dalam jumpa pers didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota SAMARINDA Sugeng Chairuddin mengumumkan logo HUT Kota SAMARINDA ke-354 dan logo SAMARINDA Festival.
Dijelaskan mantan Legislator Karang Paci ini, makna logo HUT Kota SAMARINDA dan Pemkot SAMARINDA ini mengambil dari peristiwa sejarah yang menghubungkan masa masa lalu dan masa sekarang.
Sehingga kata dia, 3 icon Kota SAMARINDA, yaitu pesut, sarung dan perahu tambangan turut dihadirkan pada logo tersebut. Dengan warna yang beragam, melambangkan masyarakat yang heterogen.
“Semua pihak dapat memeriahkan hari jadi kota SAMARINDA dan HUT Kota SAMARINDA di tahun 2022 ini. Caranya, bisa dengan menghias gedung dengan berbagai lampu hias dan umbul-umbul, pemberian diskon di semua tempat usaha dan memasang spanduk serta pernak-pernik bernuansa hari jadi Kota SAMARINDA,” serunya, Selasa sore 4 Januari 2022.
Pada rangkaian acara, Wali Kota Andi Harun menyebut, akan melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta ziarah ke makam Wali Kota dan Wakil Wali Kota SAMARINDA terdahulu.
Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang Paripurna DPRD Kota SAMARINDA. Lalu melaksanakan upacara peringatan yang dilaksanakan di halaman parkir GOR Segiri pada tanggal 21 Januari 2022.
Di tahun 2022 ini, Andi Harun memiliki keyakinan dan optimisme yang besar untuk mewujudkan SAMARINDA lebih baik. Untuk itu, pada peringatan HUT Kota SAMARINDA dan Pemkot SAMARINDA ini tema yang diusung adalah “SAMARINDA Berani Berubah”. Ini sejalan dengan visi misi Pemkot SAMARINDA.
“Untuk berubah diperlukan keberanian yang besar. Berani bekerja keras, berani bertanggung jawab dan berani berbuat yang lebih baik. Berubah adalah kunci meraih kesuksesan,” katanya.
Dikatakannya, sebagai ibukota provinsi sekaligus kota penyangga ibukota negara (IKN), SAMARINDA siap untuk berubah dan berbenah di segala bidang, untuk mewujudkan SAMARINDA sebagai Pusat Kota Peradaban.
Sumber HDTV
Puluhan Siswa Disertai Ortu Bakar Ban di Depan Kantor Gubernur
Puluhan siswa SMAN 10 SAMARINDA bersama orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 4 Januari 2021, .
Dari pantauan HEADLINEKALTIM.CO , massa berdatangan sejak pukul 08.30 Wita. Satu persatu siswa dan orang tua berkumpul dan membentangkan spanduk di depan kantor Gubernur.
Setelah berkumpul dalam jumlah banyak, mereka kompak menyuarakan aspirasi untuk menolak pemindahan sekolah SMAN 10 SAMARINDA dari Kampus A di Jalan HAAM Riffadin, SAMARINDA Seberang ke Education Center. Secara bergantian massa aksi melakukan orasi yang memanaskan suasana.
Massa aksi juga melakukan bakar ban dan menutup separuh badan jalan yang mengakibatkan terhambatnya arus lalulintas.
Tak sekedar membakar ban, aksi dorong-mendorong massa unjuk rasa tersebut nyaris merobohkan pagar besi kantor Gubernur Kaltim.
Sebelum aksi massa semakin memanas, Plt. Asisten I Pemprov Kaltim Deni Sutrisno bersama dengan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim mengajak sekitar 30 orang perwakilan pengunjuk rasa berbicara di Ruang Rapat Tepian, lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.
Pertemuan tersebut pun berlangsung “panas” lantaran perwakilan pengunjuk rasa mendesak untuk bertemu Gubernur Kaltim dan menolak pemindahan sekolah. Lantaran tak menemukan titik terang, mediasi pun sempat ditunda hingga 2 kali.
Tepat pukul 13.30 Wita, mediasi kembali berlangsung. Namun dari mediasi tersebut belum juga dihasilkan kesepakatan. “Kami sangat kecewa karena tidak ada yang diputuskan dalam mediasi ini. Kami hanya ingin bertemu Pak Gubernur untuk meminta kejelasan ini. Kami hanya ingin agar tetap sekolah di sana dan tidak dipindah,” kata seorang siswa SMAN 10 SAMARINDA, usai mengikuti mediasi.
Kepada media, Deni Sutrisno menjelaskan pihaknya akan menyampaikan hasil mediasi tersebut kepada Gubernur Kaltim.
“Hasil dari pertemuan ini akan kami sampaikan kepada pak Gubernur. Karena Pak Gubernur saat ini sedang berada di luar daerah. Bagaimanapun keputusan ada pada Pak Gubernur, semoga ada penyelesaian,” ujarnya.
Sementara itu, aksi unjuk rasa masih terus berlangsung di luar kantor Gubernur Kaltim hingga berita ini dibuat.
Sumber HDTV
Merasa Didiskriminasi, Pedagang Pantai Sipakario Gelar Lapak, Pemkab Akhirnya Putuskan Membuka
Merasa kebijakan penutupan tempat wisata tebang pilih, sejumlah pedagang di tempat wisata pantai Sipakario Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan aksi protes.
Mereka membuka lapak jualan tepat di depan portal penjagaan masuk pantai tersebut. Dikatakan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nipah-nipah Sahrani, ini dilakukan karena didorong rasa kecemburuan.
Alasannya, sejumlah tempat wisata lain diizinkan beroperasi meskipun ada penjagaan dari aparat gabungan.
“Itu di Pantai Tanjung Jumlai dan Pantai Istana Amal masih buka,” ungkapnya, Sabtu 1 Januari 2022.
Padahal, Pemkab PPU telah mengeluarkan Surat Instruksi Bupati Nomor 300/378/ Pem. yang memerintahkan semua tempat wisata ditutup pada 31 Desember 2021-2 Januari 2022.
Seharusnya, kata dia, pemerintah sendiri tegas dengan aturan yang dibuatnya. Kebijakan tersebut diberlakukan secara adil.
“Kami yang ada di pantai Nipah-Nipah (Pantai Sipakario) sebenarnya setuju saja kalau ditutup. Tetapi harus adil. Jika kami ditutup dengan penjagaan ketat, maka di tempat wisata lainnya juga harus ditutup dan dijaga ketat,” terangnya.
AKHIRNYA DIBUKA
Aksi para pedagang yang berjualan di depan posko penjagaan Pantai Sipakrio Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) direspon pemerintah setempat.
Diputuskan, pantai tersebut dibuka kembali dengan catatan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50 persen.
Hal itu diutarakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU Muhtar. “Untuk keamanan dan ketertiban, sudah kita koordinasikan ke Sekertaris Daerah (Sekda) dan Kabag Ops Polres PPU bersepakat untuk membuka untuk jumlah 50 persen pengunjung,” terangnya, Sabtu 1 Januari 2022.
Dia menambahkan, setelah mendapatkan laporan terkait di salah satu tempat wisata yang masih buka, pihaknya berhasil untuk membujuk pengunjung meninggalkan tempat wisata.
“Sesuai surat instruksi bupati yang melarang tempat wisata beroperasi, kita sudah berhasil mengeluarkan pengunjung,” tambahnya.
Terkait Pantai Tanjung Jumlai yang dipadati pengunjung meskipun dilakukan penjagaan, Muhtar membeber petugasnya kewalahan. Sebab, jalan masuk menuju ke pantai tersebut banyak hingga posko penjagaan tim gabungan tidak bisa menghalau pengunjung.
“Jalan masuk ke pantai itu banyak. Sehingga penjagaan tidak bisa mencegah pengunjung untuk tidak masuk ke pantai itu,” terangnya.
Pada tanggal 2 Januari besok, kata Muhtar, penjagaan tetap ada. Namun, hanya untuk mengontrol pembatasan jumlah pengunjung.
“Sesuai kesepakatan tempat wisata dibuka 50 persen. Penjagaan tetap ada. Hal ini dilakukan untuk kondusivitas, dan tidak ada lagi rasa ketidak adilan antar pedagang di tempat wisata,” pungkasnya.
Sumber HDTV
Bupati Kukar Meradang, Ditegur Pusat Lantaran Bansos Tidak Tersalurkan oleh BRI
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dapat teguran dari Pemerintah Pusat lantaran bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2021 tidak 100 persen tersalurkan kepada keluarga prasejahtera.
Masalah ini membuat Bupati Kukar Edi Damansyah meradang. “Penyalurannya melalui BRI, dibantu dengan para pendamping PKH, tapi kok masih banyak bantuan yang belum tersalurkan,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah dengan nada kesal usai rapat evaluasi bersama BRI, Selasa 4 Januari 2022, di Ruang Serba Guna Dinsos Kukar.
Edi mengatakan masalah ada pada pola koordinasi yang lemah antara Pemkab Kukar dan BRI Cabang TENGGARONG. Ini mengingat sebaran agen BRI atau toko mitra bank pelat merah tersebut sebagai penyalur BPNT belum ada di desa-desa terjauh.
“Contohnya di Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman, tidak ada agen BRI Link. Penerima BPNT harus jauh-jauh ke kecamatan dulu untuk mengambil BPNT, kan kasihan juga,” ucapnya lagi.
Selain itu, sebut Edi, ada perbedaan data penerima antara Pemkab melalui Dinsos dan BRI. Koordinasi akan ditingkatkan lagi antara kedua lembaga tersebut. “Data yang dimiliki Dinsos Kukar sudah cukup bagus, tidak tahu dengan data versi BRI, ” jelasnya.
Edi memastikan, akan ada rapat lanjutan dengan pihak BRI pada Kamis 6 Januari 2022 nanti. Untuk membahas penyelesainya, ini jangan sampai terulang lagi pada tahun ini. “Jika tidak ada agen BRI Link di desa, bisa saja penyalurannya melalui BUMDes, ” paparnya.
Dia juga prihatin soal data yang harus diperbaiki oleh BRI seperti jika kepala keluarga penerima bansos meninggal dunia. Data tersebut dicoret dan kartunya ditarik. “Ini program bisa berlanjut ke istrinya, kan namanya program keluarga, ini malah langsung ditarik kartunya. Saya tidak mau seperti itu, ” tegasnya.
Kadinsos Kukar Hamli merinci, untuk Bansos PKH yang tidak tersalurkan di tahap akhir sebesar Rp 378 juta dari 598 Kelompok Penerima Mamfaat(KPM). Sementara, untuk program BPNT reguler dari 23.523 KPM, yang tersalurkan hanya 16.520 KPM. Ada sekitar 7.003 KPM yang tidak tersalurkan.
“Yang lebih banyak lagi, pada Bantuan Non Tunai (BNT) PPKM dari 15.671 KPM yang tidak tersalurkan sebesar Rp 3.134.397.000, ini yang Pemkab protes ke BRI, ” ucapnya.
Menurutnya, koordinasi belum maksimal antara Dinsos Kukar dan BRI Cabang TENGGARONG terkait data penerima bantuan. “Meski Dinsos dan BRI kantornya hanya berseberangan tapi koordinasinya lemah. Pada rapat nanti akan dievaluasi mana yang harus dibenahi, Dinsos atau BRI,” pungkasnya.
Sumber IKNTimes.com