Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dapat teguran dari Pemerintah Pusat lantaran bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2021 tidak 100 persen tersalurkan kepada keluarga prasejahtera.

Masalah ini membuat Bupati Kukar Edi Damansyah meradang. “Penyalurannya melalui BRI, dibantu dengan para pendamping PKH, tapi kok masih banyak bantuan yang belum tersalurkan,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah dengan nada kesal usai rapat evaluasi bersama BRI, Selasa 4 Januari 2022, di Ruang Serba Guna Dinsos Kukar.

Edi mengatakan masalah ada pada pola koordinasi yang lemah antara Pemkab Kukar dan BRI Cabang TENGGARONG. Ini mengingat sebaran agen BRI atau toko mitra bank pelat merah tersebut sebagai penyalur BPNT belum ada di desa-desa terjauh.

“Contohnya di Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman, tidak ada agen BRI Link. Penerima BPNT harus jauh-jauh ke kecamatan dulu untuk mengambil BPNT, kan kasihan juga,” ucapnya lagi.

Selain itu, sebut Edi, ada perbedaan data penerima antara Pemkab melalui Dinsos dan BRI. Koordinasi akan ditingkatkan lagi antara kedua lembaga tersebut. “Data yang dimiliki Dinsos Kukar sudah cukup bagus, tidak tahu dengan data versi BRI, ” jelasnya.

Edi memastikan, akan ada rapat lanjutan dengan pihak BRI pada Kamis 6 Januari 2022 nanti. Untuk membahas penyelesainya, ini jangan sampai terulang lagi pada tahun ini. “Jika tidak ada agen BRI Link di desa, bisa saja penyalurannya melalui BUMDes, ” paparnya.

Dia juga prihatin soal data yang harus diperbaiki oleh BRI seperti jika kepala keluarga penerima bansos meninggal dunia. Data tersebut dicoret dan kartunya ditarik. “Ini program bisa berlanjut ke istrinya, kan namanya program keluarga, ini malah langsung ditarik kartunya. Saya tidak mau seperti itu, ” tegasnya.

Kadinsos Kukar Hamli merinci, untuk Bansos PKH yang tidak tersalurkan di tahap akhir sebesar Rp 378 juta dari 598 Kelompok Penerima Mamfaat(KPM). Sementara, untuk program BPNT reguler dari 23.523 KPM, yang tersalurkan hanya 16.520 KPM. Ada sekitar 7.003 KPM yang tidak tersalurkan.

“Yang lebih banyak lagi, pada Bantuan Non Tunai (BNT) PPKM dari 15.671 KPM yang tidak tersalurkan sebesar Rp 3.134.397.000, ini yang Pemkab protes ke BRI, ” ucapnya.

Menurutnya, koordinasi belum maksimal antara Dinsos Kukar dan BRI Cabang TENGGARONG terkait data penerima bantuan. “Meski Dinsos dan BRI kantornya hanya berseberangan tapi koordinasinya lemah. Pada rapat nanti akan dievaluasi mana yang harus dibenahi, Dinsos atau BRI,” pungkasnya.

Sumber IKNTimes.com