Berita Hari Ini Di Kaltim

Sebanyak 37 perangkat daerah di Kaltim menerima penghargaan SAKIP yang diserahkan di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis 20 Januari 2022.

Ke-37 perangkat daerah tersebut masing-masing masuk dalam kategori sangat baik sebanyak 18 OPD, kategori baik sebanyak 10 OPD dan 9 OPD masuk dalam kategori cukup. Sedangkan OPD yang masuk dalam 3 besar penilaian adalah Inspektorat Provinsi Kaltim mendapatkan peringkat 1, disusul oleh Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim berada di peringkat ke-2 dan Dinas Peternakan Provinsi Kaltim berada di peringkat ke-3.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani yang mewakili Gubernur Kaltim dalam penyerahan penghargaan mengatakan, di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terdapat 3 Asisten Pemerintahan dan 9 biro yang digabung dengan 30 OPD.

Dalam proses evaluasi dan penilaian dilakukan dengan sangat teliti. “Artinya, biro-biro perlu refleksi diri untuk memperbaiki kinerja ke depan. Kebetulan nanti Sekda baru, jangan sampai nilainya malah menjadi turun karena sudah paham bagaimana mencapai “sakit” yang tertinggi. Saya harapkan, pada tahun berikutnya itu penyerahan penghargaan antara baik dan sangat baik saja, tidak ada lagi yang cukup,” katanya.

Dikatakannya, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan SAKIP hanya dilakukan di lingkup Pemprov Kaltim guna bersama-sama mengevaluasi dan melakukan perbaikan kinerja di setiap perangkat daerah.

“Jadi, jangan patah semangat, tapi tingkatkan terus kinerja untuk meraih predikat yang menjadi standar dalam organisasi. Standar itu adalah sangat baik, kalau di bawah itu artinya belum memenuhi standar,” ujarnya.

Seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim diminta untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Sebab, itu menjadi salah satu alat ukurnya.

“Yang menjadi kewajiban kita yaitu selalu dalam posisi opini laporan keuangan WTP, itu adalah standar kita. Kalau sudah WTP kita dapat, tinggal memperbaiki sedikit saja temuan, atau LHP yang belum kita tindaklanjuti. Jangan sampai kita teledor dan lalai sehingga laporan keuangan kita tidak terlalu fokus dalam menyiapkan,” pesannya.

Dilanjutkan HM Sa’bani, masih ada satu penilaian Kaltim yang belum sampai pada jenjang yang sangat baik secara nasional, yakni masih lemahnya sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Kita diberikan penilaian relatif masih menengah ke bawah. Saya harap itu semakin dimantapkan, sehingga kita bisa memanfaatkan berbagai teknologi dan informasi dengan baik. Kalau bisa diintegrasikan dalam konsep itu dalam aplikasi, penilaian SSBE yang dilakukan Kemenpan sudah menjadi lebih baik. Itu perlu semangat bersama untuk mencapai hasil yang baik,” terangnya.

Dikatakannya, perjalanan pemerintah daerah yang ada saat ini hanya tinggal 2 tahun ke depan. Diharapkan kinerja capaian yang dinilai dapat dicapai dengan kategori baik dan sempurna.

“Predikat SAKIP kita di nasional baru B, kalau bisa kita naik ke A. Selian itu, alat ukur inovasi daerah kita masih dinilai kurang inovatif karena inovasi yang belum ada tersampaikan, terkompilasi dengan baik untuk disampaikan kepada Balitbang Kementrian Dalam Negeri sehingga nilai inovasi kita masih di bawah. Mudah-mudahan di tahun ke depan semakin baik,” harapnya.

Sumber HDTV

Warga Kecamatan SAMARINDA Seberang, Kota SAMARINDA dikejutkan dengan kehadiran sejumlah personel Direktorat Polairud Polda Kaltim yang menggerebek sebuah rumah pada Kamis 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA.

Penggerebekan itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut menjadi kampung Narkoba.

“Setelah melakukan penyelidikan dan memastikan informasi akurat, kami pun langsung melakukan penggerebekan dan akhirnya meringkus 8 orang,” ungkap Dir Polairud Polda Kaltim, Kombes Pol Tatar Nugroho saat dihubungi melalui sambungan seluler, Kamis 20 Januari 2022.

Tatar Nugroho menjelaskan dari pengakuan dua pengedar yang ditangkap, mereka sudah berjualan selama 2 bulan.

“Dua pelaku ngakunya sudah 2 bulan berjualan, namun yang saya yakin mereka ini udah lama berjualan karena aduan masyarakat itu sudah lama,” jelasnya.

“Dari pengakuannya sehari omzet mereka bisa mencapai Rp 60 juta perhari, jadi kalau sebulan bisa mencapat Rp 1,8 miliar,” sambungnya.

Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 8 pelaku yang di antaranya adalah 2 orang pengedar, 2 orang yang berjaga di pos pemantau, dan 4 orang pembeli.

Kepolisian juga mengamankan barang bukti 56 poket sabu-sabu dengan berat sekitar 25 gram, 2 badik dan 2 keris, alat penghisap Narkoba, dan 3 unit motor milik pengedar dan pembeli.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan terkait penggerebekan tersebut.

Sumber HDTV

Tim Reskoba Polresta Samarinda dibantu Reskoba Polda Kaltim berhasil menggagalkan pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 Kilogram.

Barang haram tersebut diamankan dari pelaku berinisial RF, FR, serta pengendalinya berinisial RK yang merupakan seorang tahanan di Lapas Narkotika.

Informasi berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Aminah Syukur akan ada transaksi narkotika.

Mendapatkan laporan tersebut, tim dari Reskoba Polresta Samarinda, bersama Reskoba Polda Kaltim langsung melakukan pengembangan dan peneyelidikan.

“Setelah adanya laporan tersebut, kami langsung menuju TKP dan ternyata benar ada transaksi narkotika yang dilakukan kedua pelaku (RF dan FR),” ungkap Kapolres Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli, Rabu 19 Januari 2022.

Setelah melakukan interogasi terhadap RF dan FR dan mendapati bahwa barang tersebut berasal dari salah satu penghuni Lapas, Tim pun langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Lapas untuk mengamankan pria berinsial RK.

“Dari interogasi yang dilakukan terhadap kedua pelaku ini, mereka mengaku bahwa pengendali barang tersebut berasal dari Lapas. Kemudian kami pun langsung berkoordinasi dengan pihak Lapas untuk mengamankan pelaku,” jelasnya.

“Jadi masing-masing peran ketiga pelaku yakni, RK merupakan penyedia barang, FR sebagai perantara, dan RF yang menerima barang tersebut,” sambungnya.

Disinggung apakah barang tersebut akan dipasarkan di Samarinda, Ary menyebut dari hasil penyelidikan sementara, sabu  tersebut hendak dibawa ke Berau.

“Barang ini berasal dari Utara, dan rencananya barang ini akan dipasarkan di Berau. Namun untuk sementara di Samarinda terlebih dahulu karena kalau dibawa langsung ke Berau akan menimbulkan kecurigaan,” bebernya.

Polisi turut mengamankan 6 unit Ponsel milik kedua pelaku serta tas yang digunakan untuk membawa barang tersebut.

Akibat perbuataannya, kini kedua pelaku diancam dengan pasal 112 juncto 114 juncto 132 uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman 5 tahun penjara.

Sumber IKNTimes.com

Usai sudah pencarian Poniran, pria lajang 39 tahun yang dikabarkan tenggelam di sungai Mahakam. Warga Ulaq Nanga, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara tersebut ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Jasadnya mengambang di permukaan sungai, Rabu 19 Januari 2022.

Saat ditemukan, jasad Poniran terbawa arus sungai beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Selanjutnya, oleh tim gabungan SAR, jasad Poniran dievakuasi dan dimasukkan ke dalam kantong mayat berwarna hitam untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit.

“Ya benar, korban telah ditemukan. Kondisinya dalam keadaan meninggal dunia,” ucap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan Melkianus Kotta.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Senin 17 Januari 2022, korban dilaporkan jatuh dan tenggelam saat mandi di atas sebuah kapal kayu yang sedang tambat di sungai Mahakam, sekitar wilayah Loa Janan Ulu. Namun sebelum jatuh ke sungai, korban sempat terlihat oleh seorang rekannya, tiba-tiba kejang-kejang dan tergeletak di lantai kapal. Diduga, saat itu penyakit epilepsi yang diderita korban mendadak kambuh.

Sumber HDTV

Belum lama heboh kasus pembuangan bayi di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, hari ini, Senin 17 Januari 2022, warga Tenggarong kembali geger dengan penemuan mayat bayi yang mengapung di Sungai Mahakam.

“Mayat bayi yang ditemukan berjenis kelamin perempuan, saat ini sedang dilakukan otopsi di RSUD AM Parikesit, ” ucap Kapolsek Tenggarong, Iptu Nursan.

Kapolsek menceritakan kronologis penemuan mayat bayi tersebut. Si penemu adalah Warga RT 01 Kelurahan Mangkurawang bernama Rizali Hadi yang ikut gotong royong bersih-bersih keramba dari tanaman eceng gondok.

“Mayat bayi menyangkut di sampah-sampah sebelah salah satu keramba, ” ucapnya.

Penemuan mayat bayi tersebut terjadi pada pukul 10.30 WITA. Dia melaporkan penemuan jasad bayi itu ke temannya, Muh Junaidi. Keduanya kemudian menghubungi Ketua RT, Ahmad Gozali.

“Dari laporan ke Ketua RT, kami langsung turunkan tim, untuk mengevakuasi mayat bayi tersebut, ” sebutnya.

Kapolsek memperkirakan lama bayi mengapung sudah lebih dari 24 jam karena kondisi bayi sudah membengkak. “Kondisi badan bayi masih menempel tali pusar. Kami akan kembangkan kasus ini, dengan memintai keterangan dari saksi-saksi agar diketahui siapa pelaku pembuang bayi malang tersebut,” ujarnya.

Sumber HDTV

Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA) Kaltim kembali menggelar vaksinasi COVID-19 pada hari Selasa 18 Januari 2022. Kali ini, penyelenggaraan vaksin tersebut menyasar murid  Sekolah Dasar (SD). Sebanyak 1.729 siswa dari 3 sekolah yakni SD Negeri 002, SD Negeri 005 Samarinda Ilir, dan SD Islam Terpadu (IT) Subulus Salam mengikuti vaksinasi jenis Sinovac. Ada 1.800 dosis yang disiapkan panitia.

Kepala BINDA Kaltim Brigjen TNI Danny Koswara mengatakan pelaksanaan vaksin untuk siswa SD ini bertujuan menjamin kegiatan PTM digelar dengan aman.

“Sesuai perintah dari 3 menteri, bahwa PTM sudah dibuka. Kami bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot), Dinas Pendidikan (Disdik) melakukan vaksinasi massal terhadap siswa siswi SD di kota Samarinda,” ungkap Danny Koswara.

Danny Koswara menambahkan untuk di bulan ini, BINDA Kaltim juga menargetkan 7.000 vaksinasi di Kota Samarinda.

“Kemaren vaksinasi sudah dibuka Kodim dan Polresta Samarinda. Jadi untuk hari ini, besok, dan lusa vaksinasi massal untuk anak SD akan terus digencarkan,” tambahnya.

Dia berharap masyarakat antusias mengikuti vaksinasi agar anak-anak bisa kebal dari penularan virus dan aman dalam menjalankan aktivitas.

Sumber HDTV

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda mengawasi pembongkaran sebanyak dua bangunan setengah jadi di Jalan Revolusi Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pada Jumat 14 Januari 2022.

Menurut Penata Ruang Ahli Muda (fungsional) Juliansyah Agus, pihaknya mendapatkan laporan dari Kelurahan Lok Bahu terkait didirikannya dua bangunan tersebut.

“Laporan itu kita dapat dari Kelurahan Lok Bahu sebelumnya, yang mendapati pembangunan dua unit rumah, kemudian langsung melapor ke PUPR Kota Samarinda,” katanya dalam wawancara dengan Headlinekaltim.co melalui sambungan telepon.

“Alhamdulillah pembongkaran dilakukan secara mandiri, kami turun ke lapangan untuk mengawasi dan memastikan pembongkaran berjalan sesuai instruksi,” timpalnya.

Juliansyah juga menegaskan bahwa daerah didirikannya bangunan tersebut merupakan sempadan sungai sehingga tidak dapat diubah-ubah.

“Jadi tidak boleh ada bangunan yang bertambah atau diubah-ubah,” bebernya.

Pihaknya sudah memastikan bahwa si pembangun tidak memiliki izin cukup untuk mendirikan bangunan di kawasan tersebut juga tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

“Hanya memiliki kwitansi pembelian. Tidak ada IMB, juga tidak ada surat-surat pendukung lainnya,” pungkasnya.

Sumber HDTV.co.id

Meskipun proyek pengecatan warna merah Jembatan Kutai Kartanegara hampir rampung oleh pihak ketiga, organisasi Remaong Kutai Berjaya (RKB) tetap menolak perubahan warna. Mereka  berencana mengecat kembali jembatan itu dengan warna kuning.

“Tuntutan kami masih sama, menolak perubahan warna jembatan dari kuning ke merah. Warna kuning merupakan warna istiadat Kutai, ” tegas Ketua RKB, Herby Arafat, Kamis 13 Januari 2022, saat mediasi antara RKB bersama Bupati, Kapolres, Dandim dan Ketua DPRD Kukar di ruang Tri Brata Mapolres Kukar.

Soal pengecatan warna merah jembatan hampir 100 persen dikerjakan oleh kontraktor, dia tak ambil pusing. “Nanti akan kami cat kuning kembali, ” pintanya.

Bupati Kukar Edi Damansyah yang mendengar langsung tuntutan RKB mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran itu. “Kami akan lakukan rapat internal lagi lingkup Pemkab Kukar, ” ucap Edi.

Sementara, Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama menyarankan kepada RKB untuk mematuhi Prokes pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tidak lagi mengerahkan massa.

“Tugas kami juga menjaga kondusifitas wilayah agar tidak terjadi gesekan-gesekan sosial di masyarakat. Kami tidak ingin ada kepentingan oknum tertentu untuk memperkeruh suasana polemik warna jembatan,” jelas Arwin.

Arwin yang mengundang Forkopimda dan RKB berharap setelah mediasi hari ini tidak ada lagi polemik lanjutan.

“Kita sama-sama sedang konsentrasi, bagaimana virus Corona (varian) Omicron tidak melebar ke Kukar, karena secara Nasional kasusnya mulai meningkat, ” katanya.

Dewan Majelis Tata Nilai Adat Kutai Ing Martadipura, yang mewakili Sultan Kukar Aji Muhammad Arifin, Aji Pangeran Hario Adiningrat menegaskan sikap netral. Sultan tidak pada kepentingan Pemkab Kukar dan RKB.

Kesultanan menilai, jembatan Kukar bukan aset milik kerajaan yang disakralkan. Jembatan dibangun oleh Pemkab Kukar.

“Aset sakral di Kerajaan Kukar Ing Martadipura meliputi Keraton Kesultanan serta Museum Mulawarman, ” sebutnya.

Dia memastikan, apa yang dilakukan Pemkab Kukar terkait pemeliharaan jembatan Kukar termasuk pengecatan, tidak melanggar tata nilai adat Kesultanan Kukar Ing Martadipura.

Sumber HDTV

Memasuki masa purnatugas,  Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani pamit kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Walaupun masih ada dua Senin mendatang, siapa tahu saya tidak sempat hadir. Pada kesempatan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sesuatu baik aktivitas, tindakan, perkataan maupun perbuatan selama kita bersama-sama,” ucapnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin 17 Januari 2022.

Dikatakannya, selama melaksanakan tugas, tidak semua membuat orang senang. Tentu ada juga sikap atau perbuatan yang tidak membuat nyaman.

“Siapapun pengganti saja nanti, saya berharap bisa memberikan kinerja lebih baik dan lebih bagus dari saya dan tentu memotivasi pegawai,” ujarnya.

Kata dia, kunci keberhasilan sebuah pemerintahan ada di tangan semua bagian yang saling berkoordinasi.

“Sinergitas yang telah terjalin ini tentu dapat terus dilanjutkan. Saling berkoordinasi, terus tingkatkan kinerja dan prestasi,” katanya.

Kepada seluruh pegawai Pemprov Kaltim, HM Sa’bani berpesan untuk tetap mendukung siapapun penggantinya.

“Tetap jaga integritas dan tertib administrasi, jangan sampai ada kekeliruan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan sehingga Kaltim tetap mempertahankan posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutupnya.

Sumber IKNTimes.com

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Bima Harya Wibisana melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Jalan M Yamin, SAMARINDA pada Rabu 5 Januari 2022.

Dikatakannya, tahapan seleksi masuk pada wawancara 6 peserta yang dinyatakan lulus pada tahapan seleksi sebelumnya, yakni tahap seleksi administrasi berkas dan assessment.

Panitia Seleksi (Pansel) JPT Madya Sekdaprov Kaltim telah mengeluarkan hasil seleksi yang selanjutnya telah dikirimkan kepada Gubernur Kaltim.

“Semua lengkap anggota Pansel untuk seleksi wawancara Sekda Kaltim. Saya juga berkoordinasi dari wawancara itu. Jadi hasilnya sudah ada, dari seleksi administrasi, assessment, makalah dan wawancara juga sudah disatukan hasilnya. Itu sudah kami sampaikan kepada Pak Gubernur melalui surat,” ujarnya saat ditemui di kantor BKD Kaltim.

Teknis selanjutnya, dikatakan Bima Harya, Gubernur Kaltim akan menindaklanjuti surat tersebut dan mengirimkan ke Kemendagri. Tetapi untuk pengangkatan tetap kewenangan Presiden.

“Terserah Pak Gubernur yang akan menindaklanjuti itu dengan mengirimkan ke Kemendagri untuk diajukan ke sidang Tim Penilai Akhir (TPA) Eselon I karena itu menjadi kewenangan presiden,” katanya.

Dia menyebut TPA sendiri berisikan 7 orang.”TPA itu ada 7, yaitu Presiden, Wakil Presiden dan anggotanya, yaitu Mensesneg, Menpan RB dan Kepala BKN,” pungkasnya.

Sumber HDTV

Puluhan siswa SMAN 10 SAMARINDA bersama orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 4 Januari 2021, .

Dari pantauan HEADLINEKALTIM.CO , massa berdatangan sejak pukul 08.30 Wita. Satu persatu siswa dan orang tua berkumpul dan membentangkan spanduk di depan kantor Gubernur.

Setelah berkumpul dalam jumlah banyak, mereka kompak menyuarakan aspirasi untuk menolak pemindahan sekolah SMAN 10 SAMARINDA dari Kampus A di Jalan HAAM Riffadin, SAMARINDA Seberang ke Education Center. Secara bergantian massa aksi melakukan orasi yang memanaskan suasana.

Massa aksi juga melakukan bakar ban dan menutup separuh badan jalan yang mengakibatkan terhambatnya arus lalulintas.

Tak sekedar membakar ban, aksi dorong-mendorong massa unjuk rasa tersebut nyaris merobohkan pagar besi kantor Gubernur Kaltim.

Sebelum aksi massa semakin memanas, Plt. Asisten I Pemprov Kaltim Deni Sutrisno bersama dengan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim mengajak  sekitar 30 orang perwakilan pengunjuk rasa berbicara di Ruang Rapat Tepian, lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.

Pertemuan tersebut pun berlangsung “panas” lantaran perwakilan pengunjuk rasa mendesak untuk bertemu Gubernur Kaltim dan menolak pemindahan sekolah. Lantaran tak menemukan titik terang, mediasi pun sempat ditunda hingga 2 kali.

Tepat pukul 13.30 Wita, mediasi kembali berlangsung. Namun dari mediasi tersebut belum juga dihasilkan kesepakatan. “Kami sangat kecewa karena tidak ada yang diputuskan dalam mediasi ini. Kami hanya ingin bertemu Pak Gubernur untuk meminta kejelasan ini. Kami hanya ingin agar tetap sekolah di sana dan tidak dipindah,” kata seorang siswa SMAN 10 SAMARINDA, usai mengikuti mediasi.

Kepada media, Deni Sutrisno menjelaskan pihaknya akan menyampaikan hasil mediasi tersebut kepada Gubernur Kaltim.

“Hasil dari pertemuan ini akan kami sampaikan kepada pak Gubernur. Karena Pak Gubernur saat ini sedang berada di luar daerah. Bagaimanapun keputusan ada pada Pak Gubernur, semoga ada penyelesaian,” ujarnya.

Sementara itu, aksi unjuk rasa masih terus berlangsung di luar kantor Gubernur Kaltim hingga berita ini dibuat.

Sumber HDTV

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dapat teguran dari Pemerintah Pusat lantaran bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2021 tidak 100 persen tersalurkan kepada keluarga prasejahtera.

Masalah ini membuat Bupati Kukar Edi Damansyah meradang. “Penyalurannya melalui BRI, dibantu dengan para pendamping PKH, tapi kok masih banyak bantuan yang belum tersalurkan,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah dengan nada kesal usai rapat evaluasi bersama BRI, Selasa 4 Januari 2022, di Ruang Serba Guna Dinsos Kukar.

Edi mengatakan masalah ada pada pola koordinasi yang lemah antara Pemkab Kukar dan BRI Cabang TENGGARONG. Ini mengingat sebaran agen BRI atau toko mitra bank pelat merah tersebut sebagai penyalur BPNT belum ada di desa-desa terjauh.

“Contohnya di Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman, tidak ada agen BRI Link. Penerima BPNT harus jauh-jauh ke kecamatan dulu untuk mengambil BPNT, kan kasihan juga,” ucapnya lagi.

Selain itu, sebut Edi, ada perbedaan data penerima antara Pemkab melalui Dinsos dan BRI. Koordinasi akan ditingkatkan lagi antara kedua lembaga tersebut. “Data yang dimiliki Dinsos Kukar sudah cukup bagus, tidak tahu dengan data versi BRI, ” jelasnya.

Edi memastikan, akan ada rapat lanjutan dengan pihak BRI pada Kamis 6 Januari 2022 nanti. Untuk membahas penyelesainya, ini jangan sampai terulang lagi pada tahun ini. “Jika tidak ada agen BRI Link di desa, bisa saja penyalurannya melalui BUMDes, ” paparnya.

Dia juga prihatin soal data yang harus diperbaiki oleh BRI seperti jika kepala keluarga penerima bansos meninggal dunia. Data tersebut dicoret dan kartunya ditarik. “Ini program bisa berlanjut ke istrinya, kan namanya program keluarga, ini malah langsung ditarik kartunya. Saya tidak mau seperti itu, ” tegasnya.

Kadinsos Kukar Hamli merinci, untuk Bansos PKH yang tidak tersalurkan di tahap akhir sebesar Rp 378 juta dari 598 Kelompok Penerima Mamfaat(KPM). Sementara, untuk program BPNT reguler dari 23.523 KPM, yang tersalurkan hanya 16.520 KPM. Ada sekitar 7.003 KPM yang tidak tersalurkan.

“Yang lebih banyak lagi, pada Bantuan Non Tunai (BNT) PPKM dari 15.671 KPM yang tidak tersalurkan sebesar Rp 3.134.397.000, ini yang Pemkab protes ke BRI, ” ucapnya.

Menurutnya, koordinasi belum maksimal antara Dinsos Kukar dan BRI Cabang TENGGARONG terkait data penerima bantuan. “Meski Dinsos dan BRI kantornya hanya berseberangan tapi koordinasinya lemah. Pada rapat nanti akan dievaluasi mana yang harus dibenahi, Dinsos atau BRI,” pungkasnya.

Sumber IKNTimes.com

 Unit Reskrim Polsek Palaran berhasil menangkap Agus Yulianto (21) warga jalan Karya Bakti, kelurahan Rawamakmur, kecamatan Palaran. Dia memiliki narkotika jenis sabu-sabu.

Kepolisian bersama tim Satpol PP menggelar operasi yustisi melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pengendara motor, petugas mendapatkan dua bungkus plastik klip kecil di dalam saku celana Agus.

“Saat itu, petugas kami bersama Satpol PP melakukan operasi yustisi di daerah Handil Bakti,” ungkap Kapolsek Palaran, Kompol Roganda Senin 3 Januari 2022.

Petugas langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Kami langsung aman pelaku (Agus Yulianto) untuk dimintai keterangan terkait dua poket sabu yang berada di dalam saku celana tersebut,” bebernya.

Akibat perbuatannya, Agus diancam pasal 114 juncto 112 UU RI No. 3 Tahun 2009 tentang penyalagunaan narkotika dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun.

Sumber IKNTimes.co

Gubernur Kaltim Isran Noor bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Amal Bakti Ke 76 Kementrian Agama, yang dilaksanakan di halaman kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda pada Senin 3 Januari 2022.

Pada sambutan Menteri Agama RI
Yaqut Cholil Qoumas yang dibacakan oleh Gubernur Isran Noor mengatakan, Kementrian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanan dan menjaga kesatuan negara.

Hal ini kata dia, dibuktikan dengan naiknya indeks Kesalehan Umat Beragama dari 82,52 persen di tahun 2020 menjadi 83,92 persen di tahun 2021. Selain itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama juga mengalami peningkatan, di tahun 2020 hanya 67,46 persen menjadi 72,39 persen di tahun 2021.

“Indeks Kepuasan Layanan KUA juga meningkat dari 77,28 persen pada 2019, menjadi 78,90 persen tahun 2021,” katanya.

Dilanjutkan, Kementrian Agama kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2020. Yang mana, capaian tersebut menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak 2016.

“Kita memahami prestasi yang telah dicapai oleh Kemenag merupakan hasil kerja keras dari perintis,” katanya.

Kementrian Agama telah mengajukan kepada Presiden untuk memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya pada 9.310 PNS di Kemenag, dari 79 satuan kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara.

“Presiden memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 tahun kepada 509 orang, 20 tahun kepada 2.802 orang dan 10 tahun kepada 5.999 orang PNS di Kemenag,” katanya.

Dari Kaltim sendiri, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berharap, di usianya yang ke 76, Kemenag Kaltim terus melakukan pembenahan dan terus berinovasi untuk mewujudkan Kementrian Agama yang lebih baik.

“Alhamdulillah Kemenag menjadi salah satu instansi yang banyak bekerja menciptakan kerukunan umat beragama, memberikan arah dan tujuan anak bangsa dan mengharmoniskan anak bangsa di negara ini. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih,” ucapnya pada awak media, usai mengikuti upacara Hari Amal Bakti Kemenag ke-76.

Terpisah, Kepala Kemenag Kaltim Masrawan berharap seluruh ASN di lingkupnya untuk terus bekerja aktif dan terus bersinergi.

“Harapan saya seluruh ASN di Kemenag Kaltim dapat meningkatkan kinerja untuk lebih bagus lagi ke depannya,” harapnya.

Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur turunan simpang 4 lampu merah Jalan MT Haryono, BALIKPAPAN. Pada Jumat 31 Desember 2021, sebuah truk kontainer bermuatan lebih dari 40 ton keramik lepas kendali. Diduga lantaran mengalami rem blong.

Dua pengendara motor menjadi korban setelah diseruduk dari belakang. Korban terlindas. Pengendara bernama Yoseph meninggal dunia di tempat dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya terjepit di bagian bawah truk kontainer.

Awalnya, truk kontainer yang dikemudikan Faisal melaju ke arah Jalan MT Haryono. Tepat di jalur turunan, tiba-tiba rem blong. Saat itu, pengemudi berusaha untuk banting setir ke kiri untuk menghindari antrean kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Naas, ternyata di situ ada 2 pengendara motor.

Truk maut itu terus melaju, menabrak apa saja yang ada di depannya. Truk baru benar-benar berhenti setelah tubuh Yoseph terhimpit di antara rem angin truk kontainer.

“Saat itu suasana lalulintas kendaraan masih sepi dan lancar. Berada di turunan, lalu banting setir ke kiri. Ada korban, 1 meninggal di tempat, terlindas di bawah truk. Belum diketahui penyebabnya, apakah dari rem blong atau bukan,” kata Kanit Patroli Polres BALIKPAPAN Iptu Dalip.

Petugas dari Basarnas Kaltim yang melakukan evakuasi terhadap jasad Yosep berjuang keras lantaran tubuhnya terjepit di antara rem angin mobil truk.

“Evakuasi mengalami kendala. Selain muatan truk lebih 40 ton, juga khawatir jika diangkat, jembatan tidak akan kuat menahan. Proses evakuasi berlangsung 30 menit,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A BALIKPAPAN Melkianus Kotta.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengapresiasi keberhasilan PT Pertamina Sangasanga Field yang memperoleh predikat emas pada PROPER 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Untuk diketahui, PT Pertamina EP Field Sangasanga, unit bisnis PT Pertamina Hulu Indonesia merupakan bagian dari PT Pertamina Hulu Energi-Subholding Upstream yang dipersiapkan untuk dapat mempertahankan peringkat emas di PROPER 2022 mendatang.

“Saya ucapkan selamat dan terima kasih karena telah mendapatkan PROPER 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena PROPER ini adalah indikator kinerja yang baik dari Pertamina dalam hal pembinaan lingkungan. Dan kami atas nama masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih, semoga bisa menjadi contoh bagi perusahaan yang lain dan dapat memacu Pertamina untuk bekerja lebih baik lagi sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas prestasi setinggi-tingginya, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Kalau perlu sampai masa jabatan saya habis, tentu dengan kerjasama kita semua, berkolaborasi dengan masyarakat,” ucap Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, usai menerima kehadiran manajemen PT Pertamina Sangasanga Field, Jumat petang, 31 Desember 2021.

Mantan Legislator Senayan ini mengatakan, manajemen Field Sangasanga tidak hanya melakukan eksploitasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, turut melaksanakan berbagai program inovasi sosial dan program-program peningkatan UMKM serta kesehatan.

Untuk Kaltim sendiri, lanjut Wagub,  Pertamina Sangasanga memberikan kontribusi pemasukan bagi daerah, yakni dengan dana bagi hasil (DBH).

“Kalau migas milik negara jadi kita hanya mendapatkan DBH migas 15,5 persen dan tahun ke tahun kita minta DBH migas itu dinaikkan 30 sampai 50 persen. Tapi yang bisa meningkatkan PAD itu adalah mereka membina UMKM. Jadi dari 35 pelaku ekspor, 10 itu UMKM. Kalau bisa perusahaan yang ada di Kaltim bisa terus membina, ini akan jadi PAD kita,” katanya.

Sementara itu, Pjs GM Pertamina Hulu Indonesia Zona 9 Andre Wijanarko mengatakan, dalam melaksanakan kegiatan operasional, pihaknya melalui seluruh unit bisnisnya telah berkomitmen mengupayakan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Community Development. Ini dimaksudkan agar perusahaan dan masyarakat sekitar dapat saling berkontribusi dan bertumbuh bersama.

“Dukungan dari semua pihak terkait, sangat kami butuhkan , agar semua program bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Di tempat yang sama, Senior Manager Field Sangasanga Gondo Irawan menyebut, perjuangan dan pencapaian PROPER Emas tersebut adalah hasil kerja sama yang akan terus dilakukan dengan pola kolaborasi.

Dikatakannya, tahun 2012 hingga 2020, Field Sangasanga berhasil mendapatkan predikat PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan tahun 2021 ini berhasil mendapatkan PROPER Emas.

“Tentu ini akan menuntut strategi untuk lebih berinovasi lagi untuk mempertahankan emas PROPER di Field Sangasanga,” katanya.

Menurutnya, Field Sangasanga tengah fokus meningkatkan produksi yang dalam pengelolaannya membutuhkan strategi yang tepat, untuk mencapai target produksi.

Di tahun 2022, Field Sangasanga mentargetkan produksi minyak sebesar 5.887 barrel oil per day (BOPD), melalui beberapa program pengeboran dan work over untuk mendukung target tersebut.

“Kami akan melakukan upaya dan strategi terbaik dalam pencapaian target tersebut tahun depan,” ucapnya.

Mengenai wilayah kerja Field Sangasanga, Gondo membeberkan, terdapat 3 distrik yaitu Sangasanga, Anggana dan Samboja. Dengan total sumur produksi saat ini sebanyak 125 sumur.

Produksi terbesar saat ini kata dia, berasal dari distrik Anggana, yaitu sumur NKL-1130 sebesar 382 BOPd dan sumur NKL-1131 sebesar 209 BOPD. “Tahun ini pencapaian produksi untuk minyak sebesar 4.739 BPOD atau 87 persen dari target. Sedangkan gas sebesar 3.38 MMSCFD. Secara angka, existing pencapaian produksi Sangasanga sampai saat ini sebesar 99 persen,” pungkasnya.

 Para anak buah kapal (ABK) kapal keruk yang berada di Sungai Masabang, kawasan Jembatan Lama Sangatta, Kutai Timur (Kutim) dikagetkan dengan jasad yang mengambang terbawa arus menuju ke muara Sungai Masabang, tadi malam. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada Unit Siaga SAR Kutim.

Petugas tiba di lokasi jasad yang dilihat  para ABK kapal keruk. Belakangan diketahui bahwa jasad tersebut adalah Ayun, remaja 14 tahun yang dilaporkan tenggelam saat bermain lompat sungai bersama teman-teman pada hari Selasa 28 Desember 2021 lalu.

Selanjutnya oleh unsur SAR gabungan, jasad korban dievakuasi menuju ke dermaga TPI Kenyamukan, Sangatta untuk dibawa ke RSUD Kudungga, Sangatta.

“Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dengan jarak 21 kilometer arah timur tenggara dari lokasi kejadian,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan Melkianus Kotta, Jumat 31 Desember 2021.

Dengan ditemukannya jasad korban, operasi pencarian telah dibubarkan dan seluruh anggota yang terlibat telah dikembalikan ke kesatuan masing-masing.

Sumber HDTV

Polemik soal warna jembatan Kukar apakah tetap kuning atau merah diselesaikan lewat musyawarah pada Kamis 30 Desember 2021. Musyawarah berlangsung di ruang serba guna kantor Bupati Kukar yang dihadiri Remaong Kutai Berjaya (RKB) yang sebelumnya melakukan aksi protes pergantian warna jembatan kebanggaan Kota Raja.

Dari Pemkab Kukar diwakili Asisten 1 Ahmad Taufik Hidayat, dan Sekretaris DPU dan Kabid Bina Marga. Hadir juga perwakilan Kerabat Kesultanan Kutai, serta Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama.

Ketua RKB Kaltim, Hebby Arafat tetap menuntut agar Pemkab mempertahankan warna kuning pada badan jembatan. “Warna kuning adalah warna adat istiadat Kukar. Pengecatan warna merah yang sudah terlanjur, silahkan diganti dengan kuning kembali, ” sebut Hebby.

Kabid Bina Marga Restu Irawan mengatakan, pekerjaan pengecatan jembatan Kukar tersebut semata-mata untuk perawatan terutama menghindari korosi. “Kami tetap menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat Kukar, ” sebutnya.

Mewakili kerabat Kesultanan Kukar, Aji Pangeran Kusomo Poeger yang juga penasehat Kesultanan Kukar memaparkan warna kuning hanya dipergunakan dalam acara adat Kesultanan Kutai Ing Martapura.

“Jembatan Kukar adalah aset pemerintah. Jadi masalah warna ada pada tanggung jawab pemerintah. Jadi intinya apapun yang di lakukan oleh pemerintah, selama hal itu tidak melanggar adat, kami dari Kesultanan tetap mendukung, ” tegasnya.

Aji Poeger mengusulkan, kepada Pemkab Kukar untuk bersurat kepada Sultan Aji Muhammad Arifin selaku pemangku adat tertinggi.

Ahmad Hidayat berjanji Pemkab akan melayangkan surat ke Sultan Kutai untuk bertemu dan meminta saran terkait perubahan warna jembatan Kukar. “Akan kita jadwalkan bertemu dengan Sultan, semoga keputusan Sultan menjadi keputusan terbaik dan menjadi solusi bagi masyarakat Kukar, ” pungkasnya.

Sumber HDTV

Sebanyak 115 Pegawai Negeri Sipil (PNS) non guru di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menerima penyerahan petikan SK Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar serta penyerahan SK kepada 5 Kepala Sekolah.

Penyerahan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 30 Desember 2021.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, pihaknya mengambil kebijakan untuk memberikan pemutihan pada PNS yang telah melanjutkan pendidikan setelah ditetapkan sebagai CPNS ataupun PNS.

“Mereka ini yang awalnya kuliah S1,S2, S3 profesi tanpa izin. Dulu aturannya kalau kuliah tanpa izin, maka ijazahnya tidak diakui untuk penyesuaian kepangkatan. Tapi oleh Bapak Gubernur kita sepakat kalau mereka sudah selesai kuliah, artinya kan meningkatkan kemampuan, kapasitasnya sehingga yang mereka dapatkan ijazah tadi bisa disesuaikan kepangkatannya. Kita berikan kemudahan lah,” terangnya.

Dia menegaskan soal pegawai yang menempuh pendidikan diharuskan melaporkan kepada Pemprov Kaltim atau BKD Kaltim. “Ya memang aturannya begitu harus lapor, dengan lapor itu kalau misalnya dia meninggalkan jam kerja, bagaimana,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Diddy Rusdiansyah Anan menerangkan bahwa SK Pemutihan yang diberikan tersebut merupakan kebijakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

“Maksudnya adalah karena mereka belajar duluan sebelum SK keluar, seharusnya izin dulu baru belajar. Kan bisa diarahkan, tapi karena kuliah dulu, mau tidak mau harus diputihkan. Karena kasihan kalau tidak diputihkan karena sudah keluar biaya,” ujarnya.

Dikatakan, dengan SK tersebut, maka penerimanya dapat dinaikkan pangkat atau golongannya. “Kalau yang fungsional bisa menambah angka kredit dan bisa mencantumkan gelarnya dalam riwayat hidup. Konsekuensi juga ada pada kenaikan pangkat, jadi berpengaruh,” katanya.

Menurut Diddy, penyerahan SK Pemutihan tersebut adalah yang terakhir kalinya diberikan oleh Pemprov Kaltim. Namun dia mengungkapkan, pihaknya masih terus mengupayakan adanya program serupa di tahun-tahun berikutnya. Mengingat, masih ada 90 PNS yang belum menyelesaikan tahap proses administrasi pemutihan.

“90 dalam proses, karena kita masih menunggu kesepakatan dengan Pemprov Kaltim, karena itu masalah dengan kuliah jarak jauh, CPNS sudah kuliah padahal belum pegawai. Itu masih dibicarakan, dasar hukum tunggu kesepakatan. Nanti, kalau sudah selesai tidak pemutihan lagi, tapi ada sebutan lain tapi setara pemutihan,” pungkasnya.

Sumber HDTV

 Polres Kukar alami lonjakan kasus di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun lalu. Masih didominasi kasus kejahatan Narkoba.

“Kita akui terjadi lonjakan kasus di tahun ini, didominasi kejahatan Narkoba, ” tegas Kapolres Kukar, AKBP Arwin Amrih Wientama didampingi Kabag Ops AKP M Aldy Harjasatya, Kamis 30 Desember 2021, saat rilis kinerja akhir tahun di Ruang Tribrata Mapolres Kukar.

Arwin membeberkan laporan yang masuk ke Polres Kukar sebanyak 381 kasus pada tahun lalu. Terselesaikan perkaranya sebanyak 371 kasus.

“Tahun 2021 ini, laporan yang masuk sebanyak 426 kasus yang terselesaikan 417 kasus,” beber Arwin.

Dari 426 kasus tersebut, penyalahgunaan Narkoba sebanyak 225 kasus. Sedangkan tahun 2020 hanya sebanyak 175 kasus.

“Jumlah tersangkanya lebih banyak lagi, tahun lalu, hanya 210 tersangka. Tahun ini, total tersangka mencapai 276 orang, ” jelasnya.

Untuk pemetaan, wilayah atau desa yang kasus Narkobanya tinggi, belum tentu desa tersebut rawan atau sarang peredaran Narkoba. Bisa saja desa tersebut sebagai daerah transit penjualan.

“Maka ada program penetapan Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) kerja sama antara masyarakat dengan Pemkab Kukar, instansi vertikal dan BNP dan BNK, ” ujarnya.

VAKSINASI

Soal capaian serbuan vaksinasi,  Polres Kukar menerima total dosis bantuan Polri sebanyak 76.520 dosis. Sudah terdistribusi mencapai 74.650 dosis, dengan sisa dosis sebanyak 1.862 dosis.

“Sisa masih tersimpan dan terdistribusikan di Polsek-Polsek,” ucapnya.

Untuk tahun 2022, Polres Kukar akan memetakan masyarakat yang belum melakukan VAKSINASI dosis 2 yang mencapai 52,90 persen. Jumlah dosis vaksin yang disiapkan sebanyak Rp 24 ribu dosis.

“Koordinasi dan sinergi penanganan COVID-19 dengan jajaran Pemkab dan Kodim Kukar akan terus dilakukan, demi memenuhi capaian VAKSINASI, ” pungkasnya.

Sumber HDTV

KH Badrus Syamsi dilantik oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim periode 2021-2026.

Dirinya dilantik bersama dengan 4 orang wakilnya, masing-masing Acmad Nabhan, Achmad Suparno, Wisman Tahadi dan Abdurrahman. Pelantikan dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 30 Desember 2021.

Hadi Mulyadi mengatakan, seluruh unsur pimpinan BAZNAS Kaltim yang dilantik hari ini merupakan orang-orang pilihan terbaik setelah melewati serangkaian tahap seleksi.

“Mereka bagus. Yang pertama itu mantan Ketua Kemenag Bulungan, wakilnya ada pengurus MUI di Paser, wakilnya juga pensiunan Kemenag, wakilnya juga mantan Ketua BAZNAS Balikpapan dan terakhir mantan pengelola BAZNAS di Muhammadiyah. Dengan demikian ini sangat baik. Harapannya bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan mantan Legislator Senayan ini, Kaltim sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan zakat. Pada  tahun 2021 ini, potensi zakat di Kaltim ditargetkan sebesar Rp 1,1 triliun. Namun, baru terkumpul hanya sekitar Rp 100 miliar.

“Target itu kalau dari Rp 1,1 triliun memang masih kecil, untuk itu kita harus kerja keras. Lalu adalah kesadaran, misalnya dia punya kemampuan untuk membayar zakat tapi tidak dibayarkan. Makanya kita imbau pada instansi-instansi agar zakat disalurkan melalui BAZNAS, seberapapun yang dihasilkan untuk bisa meningkatkan perekonomian rakyat Kaltim,” katanya.

Kepala BAZNAS Pusat Noor Achmad mengatakan, pihaknya menaruh perhatian yang besar terhadap Kaltim setelah ditetapkan sebagai Ibukota Negara (IKN). Kaltim memiliki potensi besar untuk pengumpulan zakat. “Dalam peta kami, Kaltim termasuk potensi zakat yang besar,” ujarnya.

Dikatakannya, dukungan besar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten/Kota kepada BAZNAS berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Dia menyebut, di beberapa daerah di Pesisir Pulau Jawa, angka kemiskinan ekstrem sangat tinggi, yakni sekitar 14 juta KK. Dalam kategori kemiskinan ekstrem ini adalah mereka yang berpenghasilan mulai dari nol rupiah sampai Rp 1,5 juta per bulan.

“Untuk di Kaltim ini tidak ada (kemiskinan ekstrem,Red),” ujarnya.

Ditambahkannya, beberapa provinsi lain telah memilik target masing-masing. Dia yakin target zakat sebesar Rp 26 triliun se-Indonesia tercapai pada tahun 2022.

“Target Rp 26 triliun untuk seluruh Indonesia. Karena di Jateng sendiri menargetkan Rp 1,6 triliun, Jakarta Rp 2,1 triliun, Jabar Rp 1,8 triliun. Nantinya dengan dana itu akan dapat membantu 59 juta orang,” pungkasnya.